Donggala, 5 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Donggala bersama mitra pembangunan dan komunitas lingkungan memperkuat komitmen pengelolaan bentang darat dan laut melalui kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Solusi Donggala yang dirangkaikan dengan aksi konservasi pelepasan tukik di Balai Belajar Pesisir Pantai Baturoko, Yayasan Bonebula, Jumat (5/6).
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menjelang Hari Kelautan Sedunia tersebut dihadiri Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), GIZ Sulawesi Tengah, Yayasan Bonebula, serta berbagai komunitas lingkungan.
Technical Advisor GIZ Sulawesi Tengah, Sukma, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi tata kelola bentang darat dan laut (Landscape and Seascape/LAS) yang berkelanjutan di Kabupaten Donggala.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
“Kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, dan komunitas lingkungan menjadi kunci dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Donggala untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Donggala memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 416 kilometer dengan luas wilayah laut yang diperkirakan mencapai 18.000 hingga 22.000 kilometer persegi. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola secara terpadu melalui pendekatan bentang darat dan laut yang berkelanjutan.
Program Solusi di Kabupaten Donggala saat ini mencakup enam desa, yakni Desa Lombi dan Tolongano di Kecamatan Banawa Selatan, Desa Tanjung Batu dan Labuan Bajo di Kecamatan Banawa, serta Desa Tompe dan Lompio di Kecamatan Sirenja.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya penguatan regulasi melalui penyusunan peta konservasi yang dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan daerah guna mencegah aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Sementara itu, Koordinator Pokja Solusi Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Sulawesi Tengah, Doni Iwan Setiawan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif konservasi yang dilakukan di Donggala. Ia berharap pelestarian lingkungan dapat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, kegiatan konservasi penyu yang berkembang di Desa Lombi juga memiliki potensi sebagai wisata edukasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Provinsi GIZ Sulawesi Tengah, Ifran Imanda, memaparkan bahwa Proyek Solusi merupakan kerja sama Indonesia dan Jerman yang berlangsung pada periode 2024–2028 melalui konsorsium GIZ, ICRAF, SNV, dan Yayasan Kehati.
Proyek tersebut bertujuan mendukung transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pengelolaan bentang darat dan laut yang terintegrasi. Untuk mengukur keberhasilan program, telah disusun 14 indikator LAS yang mencakup aspek keterhubungan ekosistem, tata kelola inklusif, hingga pembangunan berkelanjutan.
Pada tahun 2026, fokus program diarahkan pada pemetaan komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa, pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif, serta penyusunan pedoman nasional investasi berdampak.
Dalam sesi berbagi praktik konservasi, Direktur Yayasan Bonebula, Andi Anwar, mengungkapkan bahwa kawasan Teluk Palu mengalami kehilangan mangrove sekitar tujuh hektare setiap lima tahun. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Yayasan Bonebula telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 25 hektare, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan dan perusakan mangrove di sejumlah lokasi.
Selain rehabilitasi mangrove, Bonebula juga aktif melakukan konservasi penyu di Desa Lombi dengan menyelamatkan telur penyu dari perburuan liar. Hingga saat ini, lebih dari 2.000 butir telur penyu berhasil diamankan dan ratusan tukik telah menetas serta dilepasliarkan ke habitatnya.
Upaya konservasi tersebut juga diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui produk turunan mangrove seperti sirup nipa, dodol mangrove, dan budidaya kepiting bakau sebagai sumber pendapatan alternatif.
Dalam sesi diskusi, Wakil Bupati Donggala mengusulkan program “Induk Asuh” sebagai solusi untuk mendukung konservasi penyu sekaligus memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perburuan telur penyu.
Sebagai bentuk komitmen, ia menyatakan kesediaannya secara pribadi untuk membantu biaya penyelamatan 1.000 butir telur penyu selama musim bertelur. Ia juga meminta Bappeda dan Dinas Perikanan menindaklanjuti gagasan tersebut melalui dukungan anggaran, pembangunan fasilitas penetasan, serta penguatan peraturan desa terkait perlindungan penyu.
Kegiatan ditutup dengan aksi pelepasan tukik ke laut yang melibatkan seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Donggala bersama para mitra berharap upaya konservasi mangrove dan penyu dapat terus diperkuat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.
#SOLUSIDaratLautLestari
